Budaya Keselamatan Nelayan: Mengapa Jaket Pelampung dan Radio Masih Sering Diabaikan

Setiap kali musim angin barat atau musim pancaroba tiba di perairan Nusantara, kabar mengenai perahu motor tempel yang hilang kontak atau nelayan tradisional yang terhempas gelombang pasang kembali menghiasi halaman media massa kita. Di balik rentetan peristiwa memilukan tersebut, ada satu persoalan mendasar yang belum tuntas terselesaikan, yaitu masih rendahnya kesadaran kolektif mengenai keselamatan nelayan pada armada perikanan tangkap skala kecil. Meskipun regulasi kelaiklautan kapal perikanan telah dirumuskan secara tegas oleh otoritas perhubungan laut dan kementerian kelautan, kenyataan di bibir pantai sering kali memperlihatkan kontras yang tajam: jaket pelampung dan radio komunikasi hanya dipajang di dinding rumah atau disimpan rapat di kolong dermaga tanpa pernah dibawa berlayar.

Bagi jutaan masyarakat pesisir di Indonesia, melaut bukan sekadar profesi ekonomi untuk mencari nafkah, melainkan falsafah hidup yang diwariskan turun-temurun lintas generasi. Dalam pandangan hidup tersebut, samudra dipandang sebagai kawan karib yang sudah sangat dihafal setiap hembusan angin dan desir ombaknya. Namun, keakraban emosional dengan samudra ini kerap menumbuhkan rasa percaya diri berlebihan dan rasa aman semu yang melenakan. Ancaman cuaca ekstrem, mesin mogok mendadak, atau lambung perahu bocor sering dianggap sebagai takdir alamiah semata yang tidak perlu diantisipasi secara sistematis dengan perlengkapan pelindung keselamatan diri.

Paradoks Keselamatan Nelayan di Dermaga Pendaratan Ikan

Jika Anda mengamati aktivitas subuh di pangkalan pendaratan ikan atau Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tradisional di berbagai pelosok daerah, Anda akan menyaksikan ratusan perahu jukung dan kapal motor berukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) yang bersiap menembus pekatnya malam. Sebagian besar perahu tersebut hanya diawaki oleh satu hingga tiga orang nelayan dengan muatan padat: jeriken cadangan bahan bakar solar, balok es penyimpan ikan, gulungan jaring, dan perbekalan kopi instan. Namun, pemandangan seorang nelayan yang mengenakan rompi pelampung (life jacket) yang terpasang erat di tubuhnya merupakan pemandangan yang amat langka.

Ketika diajak berdialog mengenai alasan mengapa perlengkapan penolong tersebut tidak dipakai, jawaban yang terlontar sangat beragam namun berpola sama. Sebagian besar nelayan beralasan bahwa jaket pelampung yang terkena cipratan air asin menjadi berbau amis menyengat dan berat saat basah. Sebagian lainnya mengeluhkan radio komunikasi dua arah (VHF genggam) yang cepat rusak karena korosi air laut atau baterainya soak tanpa sempat diisi ulang. Lebih dari itu, ada norma sosial tak tertulis di kalangan pelaut tradisional: mengenakan pelampung tebal di atas perahu sering kali dianggap sebagai tanda penakut, kurang percaya diri, atau bahkan dipandang sebagai pertanda buruk yang mengundang datangnya marabahaya.

Fenomena ini memperlihatkan jurang pemisah yang lebar antara standar keselamatan pelayaran modern dan realitas keseharian nelayan rakyat. Sebagaimana pernah diuraikan dalam telaah mengenai keselamatan navigasi di anjungan kapal, kapal niaga berukuran besar kini dibekali sistem peringatan dini otomatis, radar pencari arah, sekoci penyelamat modern, dan protokol evakuasi yang ketat. Sebaliknya, bagi nelayan perahu jukung kayu dengan lambung sempit, pertahanan hidup terakhir mereka di tengah gulungan ombak samudra hanya bertumpu pada selembar rompi apung dan radio panggil darurat yang ironisnya justru paling sering ditinggalkan di daratan.

Empat Faktor Penyebab Pengabaian Alat Keselamatan Pelayaran

Menilai rendahnya disiplin keselamatan nelayan hanya dari sudut pandang kemalasan atau ketidakpedulian individu adalah kesimpulan yang keliru. Perilaku mengabaikan perlengkapan keselamatan merupakan hasil persilangan rumit antara keterbatasan ekonomi harian, ketidakcocokan desain fisik peralatan, konstruksi budaya fatalistik, dan celah dalam pengawasan kelembagaan pelabuhan.

Analisis kendala ekonomi, desain rompi pelampung yang kaku, persepsi risiko subjektif, dan lemahnya pengawasan di dermaga rakyat.. Sumber: diagram oleh Metodika.

Berikut telaah komprehensif terhadap empat akar permasalahan utama tersebut:

• 1. Tekanan Finansial dan Prioritas Biaya Operasional: Pendapatan nelayan tradisional sangat fluktuatif dan tergantung pada musim ikan. Sering kali hasil lelang ikan hanya cukup untuk menutup biaya bahan bakar solar dan cicilan perahu. Dalam kondisi finansial yang serba pas-pasan, membeli jaket pelampung bersertifikasi standar keselamatan laut atau mengganti aki radio yang rusak menjadi prioritas nomor sekian jika dibandingkan dengan kebutuhan membeli beras keluarga atau memperbaiki mesin perahu yang ngadat.
• 2. Kendala Kenyamanan Ergonomis dan Kebebasan Gerak: Sebagian besar rompi pelampung yang dibagikan dalam program bantuan pemerintah menggunakan material busa padat (inherent buoyancy) yang tebal dan kaku. Di bawah terik matahari perairan tropis dengan suhu melebihi 33 derajat Celsius dan kelembapan tinggi, memakai rompi tebal menimbulkan rasa gerah yang luar biasa. Selain itu, ketebalan rompi menghalangi kelincahan gerak nelayan saat menarik jaring trawl mini, memutar kemudi tali, atau melompat menambatkan perahu di bibir karang.
• 3. Bias Pengalaman dan Sikap Pasrah Fatalistik: Terbiasa berlayar puluhan tahun tanpa mengalami musibah fatal menumbuhkan bias rasa kebal (optimism bias). Banyak nelayan merasa kemampuan berenang mereka sudah cukup menjadi jaminan keselamatan. Padahal, berenang santai di air tenang sangat berbeda dengan bertahan mengapung di tengah sapuan ombak setinggi tiga meter dengan suhu air yang memicu hipotermia. Pandangan fatalisme budaya bahwa 'takdir ajal sudah digariskan' juga sering kali dijadikan pembenaran untuk tidak berikhtiar menyiapkan alat pelindung diri.
• 4. Pengawasan yang Lemah di Titik Keberangkatan Rakyat: Walaupun regulasi mewajibkan setiap kapal memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), ribuan armada kapal nelayan di bawah 7 GT berpangkalan di pantai-pantai terbuka, muara sungai terpencil, atau dermaga desa tanpa pos pantau syahbandar. Ketiadaan pengawasan fisik langsung membuat kepatuhan membawa alat keselamatan menjadi murni urusan sukarela yang kerap dikesampingkan.

Keempat faktor ini saling mengunci satu sama lain. Tanpa intervensi terpadu yang menyentuh dimensi ekonomi, rancang bangun alat, serta edukasi kultural, program sosialisasi yang hanya bersifat imbauan formalitas tidak akan mampu mengubah perilaku nelayan di laut.

Studi Kasus Lapangan: Pengalaman Bertahan Hidup di Perahu Jukung

Untuk memahami betapa tipisnya batas antara keselamatan dan maut di lautan lepas, kita dapat belajar dari pengalaman Pak Sardi (nama samaran contoh), seorang nelayan pancing ulur berusia 48 tahun asal pesisir Banten utara. Pak Sardi telah mengarungi lautan selama hampir tiga puluh tahun menggunakan perahu jukung kayu bermesin tempel 15 PK.

Pada suatu dini hari di bulan Desember, perahu Pak Sardi yang sedang memancing di perairan Selat Sunda tiba-tiba dihantam gelombang badai squall yang datang mendadak tanpa tanda awan kumulonimbus tebal. Dalam kegelapan malam, mesin perahu mati total akibat percikan air laut yang membanjiri busi mesin. Sebelum sempat mendayung ke arah pulau terdekat, lambung perahu jukungnya terbalik diterjang hempasan ombak setinggi lebih dari tiga meter. Pak Sardi terlempar ke air laut yang dingin pada jarak sekitar sembilan mil dari garis pantai terdekat.

Beruntung bagi Pak Sardi, seminggu sebelum peristiwa naas tersebut, ia mengikuti kegiatan penyuluhan kemaritiman dari kampus pelayaran di daerahnya. Dalam penyuluhan tersebut, dosen dan taruna mendemonstrasikan rompi apung tipe tiup otomatis (inflatable life jacket) yang ramping berbentuk selempang leher. Karena rompi model ini ringan, tidak menimbulkan rasa gerah, dan tidak membatasi ayunan tangannya saat memancing, Pak Sardi bersedia mengenakannya malam itu. Begitu tubuhnya tercebur ke air, pelampung otomatis mengembang dan menjaga kepalanya tetap berada di atas permukaan air laut.

Pak Sardi berhasil bertahan mengapung selama hampir tujuh jam di laut lepas sebelum akhirnya diselamatkan oleh perahu nelayan penangkap cumi yang melintas saat fajar. Kisah dramatis Pak Sardi segera menyebar cepat ke seluruh komunitas nelayan di desanya. Pengalaman nyata ini membuktikan bahwa nelayan sesungguhnya tidak menolak keselamatan; mereka membutuhkan peralatan penunjang keselamatan yang dirancang selaras dengan kenyamanan fisik kerja harian mereka di laut.

Ekosistem Kolaboratif: Peran Kampus Pelayaran dan Otoritas Pelabuhan

Membangun budaya keselamatan maritim di kalangan nelayan tangkap membutuhkan kerja bersama yang berkesinambungan. Pendekatan represif berupa penahanan kapal atau ancaman sanksi hukum terbukti tidak efektif dan justru memicu penolakan sosial di tingkat akar rumput. Pendekatan yang lebih bermartabat adalah membangun ekosistem kemitraan yang menempatkan nelayan sebagai subjek utama perlindungan maritim.

Sinergi empat pilar: kampus vokasi pelayaran, otoritas syahbandar, koperasi nelayan, dan tokoh komunitas adat pesisir.. Sumber: diagram oleh Metodika.

Dalam ekosistem kolaboratif ini, terdapat empat pilar kelembagaan yang harus bergerak serempak:

• Kampus Vokasi Pelayaran: Lembaga pendidikan tinggi vokasi maritim, seperti Politeknik Pelayaran, memiliki peran strategis melalui tridarma perguruan tinggi. Dosen dan taruna dapat rutin menggelar sertifikasi kecakapan dasar pelaut tradisional (Basic Safety Training nelayan) tanpa memungut biaya sepeser pun. Selain itu, laboratorium rekayasa perkapalan dapat meriset desain perahu jukung yang lebih stabil dan menciptakan rompi pelampung kerja berbahan kain jala adem yang murah diproduksi secara massal.
• Otoritas Syahbandar dan UPT Pelabuhan Perikanan: Pihak pelabuhan perlu mendekatkan layanan informasi cuaca maritim ke titik-titik kumpul nelayan. Pemasangan monitor informasi cuaca BMKG digital di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang menggunakan kode warna sederhana (hijau untuk aman melaut, kuning untuk waspada gelombang, dan merah untuk larangan melaut) jauh lebih mudah dipahami daripada laporan teks teknis meteorologi maritim yang rumit.
• Koperasi Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama (KUB): Koperasi berperan sebagai penyedia sarana keselamatan dengan harga bersahabat. Melalui skema iuran gotong royong hasil tangkapan harian, koperasi dapat menyubsidi pengadaan baterai radio VHF, lampu suar keselamatan (marine strobe light), dan pelampung standar bagi seluruh anggotanya tanpa membebani modal harian nelayan.
• Komunitas Relawan dan Keteladanan Juragan Sepuh: Di komunitas pesisir tradisional, petuah dari para juragan perahu tua dan tokoh adat laut memiliki pengaruh kepatuhan yang jauh lebih kuat daripada instruksi birokrasi pemerintah. Menggandeng para juragan sepuh sebagai duta keselamatan laut akan mempercepat proses internalisasi budaya selamat kepada generasi anak buah kapal yang lebih muda.

Ketika keempat pilar ini saling terhubung, perlengkapan penunjang keselamatan tidak lagi dipandang sebagai beban titipan birokrasi, melainkan bagian tak terpisahkan dari persiapan melaut yang wajib dipenuhi demi menjaga kelangsungan hidup para pahlawan pangan laut kita.

Gagasan Praktis yang Dapat Diterapkan di Pelabuhan Perikanan Rakyat

Untuk mewujudkan transformasi keselamatan maritim secara nyata, diperlukan gagasan-gagasan solutif yang berbiaya terjangkau, mudah dioperasikan, dan tidak membebani birokrasi pendaratan ikan.

Pendaratan perahu nelayan rakyat di bibir pantai yang membutuhkan infrastruktur bank pelampung pinjam-pakai komunal.. Sumber: Nela Fatimatun, commons.wikimedia.org, lisensi CC BY.

Berikut beberapa inisiatif praktis yang telah terbukti berhasil di sejumlah dermaga percontohan dan sangat layak diterapkan secara luas:

• Bank Pelampung Pinjam-Pakai Komunal (Life Jacket Bank): Pengelola TPI bekerja sama dengan himpunan nelayan mendirikan pos peminjaman pelampung di pintu dermaga. Setiap perahu yang hendak berangkat melaut dapat mengambil rompi pelampung secara gratis dengan mencatatkan nama perahu dan jumlah anak buah kapal, lalu mengembalikannya ke pos tersebut setelah mendarat membawa tangkapan. Dengan skema ini, beban perawatan, pencucian, dan pengeringan pelampung dikelola secara terpusat oleh pengurus pos dermaga.
• Kanal Komunikasi Radio VHF Siaga Nelayan Lokal: Otoritas pelabuhan menetapkan satu kanal radio VHF khusus (misalnya saluran 16 untuk panggilan darurat dan saluran 68 untuk pertukaran info harian sesama nelayan) yang terus dipantau selama 24 jam penuh oleh posko syahbandar. Siaran berkala mengenai update arah angin dan gelombang BMKG setiap tiga jam sekali akan membuat nelayan merasa bahwa radio komunikasi benar-benar memiliki manfaat nyata bagi kelancaran operasional mereka di laut.
• Stiker Sertifikasi Keselamatan Mandiri: Memberikan apresiasi visual berupa stiker lambung bertuliskan 'Perahu Sadar Keselamatan' bagi kapal nelayan yang melengkapi perahunya dengan rompi apung, senter tahan air, dan kotak pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Perahu yang tersertifikasi ini dapat diberikan insentif berupa kemudahan antrean tambat labuh atau potongan retribusi timbangan lelang di TPI.
• Stasiun Pengisian Baterai Tenaga Surya di Dermaga: Menyediakan fasilitas pengisian daya baterai radio panggil dan ponsel genggam bertenaga surya di dermaga nelayan. Fasilitas gratis ini memastikan nelayan tidak lagi memiliki alasan berlayar dengan kondisi baterai komunikasi yang kosong.

Menumbuhkan Kesadaran Bahwa Pulang dengan Selamat Adalah Tanggung Jawab Utama

Secara hakiki, keselamatan pelayaran nelayan rakyat bukan semata-mata persoalan kepatuhan terhadap undang-undang atau pemenuhan dokumen kelautan. Keselamatan adalah janji moral seorang kepala keluarga kepada istri, anak-anak, dan orang tua yang setia menatap cakrawala menanti kepulangan perahu di bibir dermaga setiap fajar menyingsing.

Keberanian sejati seorang pelaut samudra tidak pernah diukur dari seberapa nekat ia menantang badai tanpa pelindung diri, melainkan dari kedewasaan dan kesiapannya mengantisipasi segala kemungkinan marabahaya di laut lepas. Dengan sinergi yang tulus antara kalangan akademisi pelayaran, pemerintah daerah, dan komunitas nelayan akar rumput, budaya keselamatan maritim dapat bertransformasi dari sekadar slogan imbauan menjadi nilai kehormatan yang dijunjung tinggi oleh seluruh pelaut Nusantara.

Referensi

1. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). (2023). Laporan Investigasi Kecelakaan Pelayaran: Analisis Faktor Manusia pada Kapal Tradisional. KNKT RI.
2. International Maritime Organization (IMO). (2020). Safety Recommendations for Decked Fishing Vessels of Less than 12 Metres in Length and Undecked Fishing Vessels. IMO Publishing.
3. Food and Agriculture Organization (FAO) & International Labour Organization (ILO). (2019). Safety for Fishermen: A Guide to Occupational Safety and Health at Sea. FAO.
4. Kusuma, B. A., & Wahyudi, I. (2022). Persepsi risiko dan kepatuhan penggunaan alat keselamatan kerja pada nelayan perikanan tangkap skala kecil. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 14(2), 245-258.

Gambar sampul: Afifahdpl, commons.wikimedia.org, lisensi CC BY-SA.